Keadilan

ovan Rabu

Keadilan itu kata dasarnya adil. Dimana Adil itu ketika kita memberikan hak orang lain sesuai dengan takarannya. Tanpa kita munguranginya sedikitpun dengan alasan apapun. Adil itu ketika ada konsistensi antara apa yang kita ucapkan dengan tindakan kita. Adil itu ketika kita memiliki riski lebih lalu membaginya atau bahasa agamnya bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Inilah definisi adil yang saya pahami. Karena Setiap orang memiliki pengalaman masing-masing yang mempengaruhi dirinya dalam memberikan persepsi difinisi terhadap suatu konteks.

Misalkan adil dalam konteks jual beli. Ketika ada orang membeli beras, kita tidak mengurangi timbngannya sedikitpun. Ketika kita berjanji kepada oranglain, lalu menepati janji sesuai dengan waktu yang disepakati. Itulah keadilan yang sesungguhnya menurut saya. Setiap manusia harus berlaku adil terhadap dirinya sendiri dan oranglain diluar dirinya.

Pada dasarnya setiap manusia ingin diperlakukan secara adil, dan sebagaimana saya ingin memperlakukan orang lain dengan perlakukan yang sama. Tidak ada orang yang mau diperlakukan dengan…

Lihat pos aslinya 63 kata lagi

Kasus dan analisa hk agraria

Kasus tanah Lemukih berawal dari sengketa tanah adat Lemukih 93 hektar. Dengan adanya aturan landreform kepemilikan tanah sepakat. Terkait tanah Desa Lemukih disetujui maksimal 30 hektar. Sisanya 66 hektar dimohon oleh penggarap tanah sehingga keluar sertifikat hak milik. Kepala Kantor Pertanahan Buleleng I Gede Sukardan Ratnasa, SH mengatakan, sejak 1974 terjadi peralihan sertifikat kepada ahli warisnya. Sementara banyak ahli waris tak tahu batas tanahnya. Sertifikat terbaru memunculkan bibit-perpecahan, namun konflik tidak muncul ke permukaan. Mulai tahun 2003, warga dengan diantar wewenang mereka mulai mendatangi lembaga-lembaga resmi, seperti Kantor Bupati, DPRD dan Kantor Pertanahan. Warga diminta untuk meminta Bupati Bagiada, DPRD dan Kantor Pertanahan mengambil peran untuk menggantikan sertifikat yang dipegang bersama warga di Lemukih. Selain tanah yang disertifikasikan itu merupakan tanah duwe pura, warga juga menerima sertifikat yang dipegang warga itu karena proses permohonannya tidak sesuai prosedur. Selama tahun 2003 hingga tahun 2008, warga sesekali tetap melakukan aksi-aksi demo agar sertifikat atas tanah yang disengketakan itu dibatalkan. Sementara warga memegang sertifikat tetap ngotot mempertahankan tanah mereka. Tanah yang disengketakan antara Desa Pakraman Lemukih dengan kumpulan warga pemegang sertifikat tanah duwe pura yang dikerjakan oleh para penggarap dan disertifikatkan untuk hak milik perseorangan di Surat Gubernur Nomor 34 sampai dengan Nomor 62 / HM / DA / BLL / 74. Menurut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dalam surat Nomor 570.61-594 yang diberikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, prosedur persetujuan sertifikat itu untuk keperluan administrasi. Suasana makin panas pada tahun 2009 lalu akhirnya selesai pada tanggal 27 Agustus 2009. Yang terjadi kemudian malah bentrok antara warga dari desa pakraman dengan warga yang memiliki sertifikat. Sementara pengukuran terancam. Selama pelepasan ini terjadi yang terjadi, dikeluarkan merupakan pembakaran rumah, penyiksaan warga mendukung sertifikat, pengusiran warga yang pro pemilik sertifikat, menyapu warga, perusakan fasilitas umum, dll

ANALISIS

KASUS Pembatasan luas tanah yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan landreform sesuai dengan pasal 7 dan 17 dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dan sertifikat hak milik telah diterbitkan sekitar tahun 1974. Namun, sekitar tahun 2003 terjadi interaksi antar warga yang mengungkit kembali kasus landreform 1974 tersebut. Warga terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pro dan kontra. Kelompok pro adalah orang-orang yang menyetujui landreform mengikuti sertifikatnya. Sementara kelompok kontra adalah orang-orang yang tidak setuju dengan aturan yang ada dan yang memiliki sertifikat hak milik tersebut. Kelompok Lawan menganggap proses pen-sertifikatan tersebut adalah salah. Mempertimbangkan mereka. Namun, dari pihak pro ingin mempertahankan sertifikatnya, sehingga mereka melakukan protes terhadap pihak pengukur. Sementara pihak tetap melakukan pengukuran agar dilakukan. Pada akhirnya pengukuran dibatalkan. Dan terjadi berbagai perubahan yang terjadi dengan 2 pihak yang bersitegang tersebut. Sementara pemerintah hanya berhasil menyelesaikan imbas dari kesulitan, bukan menyelesaikan sumber masalah.

Hey mari hey

mari kita berdebat prihal yang masi kehendak,mari kita adu pendapat untuk masa depan segelintir pihak mari melayang,ajukan suara vokal yang garang,gigih dan minim ras,mari melantunkan lagu persatua Nanda yang bisa dinyanyikan uang dan kekuasaan

Corona

Hal-hal mengerikan sering diberi nama yang cantik. Virus yang saat ini sedang membuat dunia panik adalah salah satu contohnya: corona (crown, mahkota). Namanya tetap corona, entah ketika ia dianggap tentara yang sedang diutus menghukum umat manusia di seberang sana maupun ketika – ternyata – menyusup pula ke sini. Kecenderungan memberi nama cantik kepada topan/ badai atau – sekarang juga – virus itu mungkin wujud pemujaan kita terhadap kecantikan yang sesungguhnya semu. Di sebaliknya ada bayangan dukalara hingga dukacita kematian. Penularannya yang sedemikian cepat memang menakutkan. Di hadapan ancaman itu, hampir semua berlaku sama: takut. Sukar dimungkiri, ketakutan yang sengaja atau tak sengaja dipelihara akan memperbesar kehilangan kita akan kemanusiaan sendiri. Kepanikan yang berkembang pesat dalam aneka wujud yang tak perlu dirinci itu mungkin justru membuktikan kelemahan kita dalam beragama dan berbudaya. Sepertinya tiada sisa bahkan bekas jejak kita belajar memanusia justru ketika kita dihadapkan pada tantangan yang sama tapi tak serupa atau sebaliknya. Mereka yang berusaha tetap menjaga kewarasan barangkali sibuk mengingatkan diri sendiri dan orang lain tentang virus/ basil/ bakteri dan penyebab kematian yang tak kalah mengerikan dalam hal cara kerja penyakitnya maupun jumlah korbannya. Kematian ribuan orang setiap harinya akibat demam berdarah, stroke, penyakit jantung dan atau kecelakaan di jalan berlalu begitu saja. Berita yang didengungkan media tentang kematian akibat virus corona di China menyebarkan rasa takut itu. Tumbangnya tubuh-tubuh di jalan, di pusat-pusat keramaian, menggemparkan. Dua terduga tertular virus corona menyebabkan rush sembako dan makanan instan. Harga masker melambung tinggi karena bukan hanya orang sakit yang mengenakannya, tetapi justru karena yang segar bugar merasa perlu melindungi diri dari penularan virus itu. Nasihat medik tidak mempan dalam kepanikan. Isu dan persepsi liar jauh lebih dipercaya ketimbang keterangan pihak yang berpengetahuan dan berwenang. Kematian hampir 3000 orang dalam waktu hanya beberapa bulan dihitung dengan rasa cemas dan diberitakan secara luas. Sementara itu, kita juga menganggap biasa ketidaktahuan atau ketidakmautahuan tentang kematian puluhan ribu balita dan orang dewasa perhari karena kelaparan. Stunting dan kematian akibat kelaparan tampaknya terlalu memalukan untuk diberitakan. Statistiknya pun mungkin dibiarkan jadi misteri tak bertuan. Tidak ada orang kaya yang diberitakan mati karena kelaparan. Karena itulah – antara lain – mengapa virus corona menakutkan. Ia tidak memandang agama, sukubangsa atau golongan. Yang tertib memilih dan memilah makanannya – lalu membuang sisanya – maupun pemakan segala yang ada, apalagi yang tak mampu mengadakan sendiri makanannya, bisa tertular kapan saja. Mahkota kematian itu tersedia bagi semua. Ketakutan tentangnya membuat kita terlebih dulu matirasa. Barangkali (atau sesungguhnya?) pada saat itulah kita mulai merasa ngeri terhadap kecantikan jiwa kita!

Keadilan menorehkan rasa

Politik negeri ini masih tidak beranjak dari urusan kekuasaan semata. Perebutan jabatan serta kursi kepemimpinan tetap mengemuka, sedangkan politik gagasan dan kerakyatan makin terpinggirkan. Praktik politik semacam itu tidak terkecuali terjadi di tubuh partai politik. Padahal, kehidupan partai merupakan entitas politik untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat. Kehadiran partai politik menjadi elemen yang sangat menentukan terhadap penyelenggaraan negara untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang prorakyat. Proses pilkada serentak di Indonesia tampaknya memunculkan konflik di tubuh sejumlah partai politik. Dan lagi-lagi mahar politik dengan nilai besar mengemuka. Fakta-fakta itu sebetulnya merupakan penegasan bahwa pelaku politik transaksional masih leluasa beraksi di negeri ini, bebas membajak demokrasi untuk kepentingan elite dan kroni mereka semata. Inilah ancaman nyata bagi demokrasi, saat uang menjadi penentu utama dalam proses kepemimpinan. Dengan pola rekrutmen yang berfondasi pada akar transaksional tersebut, hampir pasti para calon kepala daerah ketika terpilih nanti tidak akan mementingkan masyarakat yang sudah memilih mereka. Sebaliknya, mereka akan mengupayakan berbagai cara untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya lewat, apalagi kalau bukan korupsi. Ini semestinya diperlakukan sebagai perilaku politik menyimpang yang seharusnya dengan tegas diberantas. Badan Pengawas Pemilu mestinya proaktif untuk mengusut pidana pemilu ini. Apalagi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menegaskan mahar politik dilarang. Undang-undang tersebut juga membubuhkan sanksi tegas bagi pelaku praktik uang mahar. Dalam Pasal 47 UU disebutkan tiga bentuk sanksi. Pertama, jika terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, parpol yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Kedua, terkait dengan pembayaran mahar atau imbalan tersebut, KPU dapat membatalkan penetapan calon kepala daerah. Ketiga, parpol atau gabungan parpol yang terbukti menerima imbalan atau mahar akan didenda 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Jika perilaku langsung praktik mahar politik tidak dituntaskan dan tidak masuk proses hukum, demokrasi transaksional yang mendominasi. Sebaliknya, politik gagasan lama-kelamaan punah. Selain itu, kontestasi politik sekadar menjadi ajang untuk melahirkan para koruptor. Kita sebagai masyarakat bisa menilai makna dari politik transaksional yang sekarang sedang marak. Nah apakah kita hanya sekedar tahu tapi membisu atau kita lebih kritis mengoyak persoalan itu ?

Pendidikan adalah hak dasar (fundamental right) untuk semua anak, bahkan untuk segala situasi apapun. Karena merupakan pondasi untuk pembelajaran seumur hidup dan pembangunan manusia. Secara konstitusional, hak atas pendidikan sudah dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945.

Pendidikan sebagai esensi pemberadaban, denyutnya tidak boleh berhenti. Apalagi pendidikan dasar (basic education) yang strategis dalam masa mulai membangun fisik, psikis, dan karakter anak. Karenanya, bagi anak-anak, pendidikan dasar mesti terus diselenggarakan, dalam situasi apapun dan bagaimanapun.

Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Oleh sebab itu, pemerintah memandang perlu untuk menciptakan dan meningkatkan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara minimal pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Untuk mewujudkannya, Departemen Pendidikan Nasional mencanangkan program penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu tuntas pada tahun 2008. Mengingat makin mendekatnya waktu pencapaian target tersebut, pemerintah mempertegas kembali dengan menerbitkan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yang menginstruksikan kepada para Menteri terkait, Kepala BPS, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberikan dukungan dan mensukseskan program pemerintah dimaksud.

Untuk mencapai tujuan tersebut Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, baik yang terkait dengan substansi maupun pengelolaannya.

Wajib belajar (Wajar) 9 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang telah tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dengan batas usia 13-15 tahun untuk mengikuti pendidikan SMP atau yang sederajat sampai tamat. Jenjang pendidikan SMP termasuk ke dalam jenjang pendidikan dasar, yaitu pendidikan yang lamanya 9 tahun yang diselenggarakan 6 (enam) tahun di SD dan 3 (tiga) tahun di SMP atau yang sederajat.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, The Universal Declaration of Human Right dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, tidak ada pembedaan yang dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau dari negara atau wilayah mana seseorang berasal, baik itu kemerdekaannya, kepercayaannya, tidak dari pemerintahan sendiri atau bentuk apapun pembatasan dari kedaulatannya.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah bahwa masing-masing daerah harus mengoptimalkan pelayanan publik di bidang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pendidikan mutlak diperlukan dan menjadi prioritas pembangunan sebagai upaya pembinaan, pengembangan dan peningkatan SDM untuk kemajuan pembangunan daerah.

Salah satu peran strategis dari Kabupaten Murung Raya sebagai daerah otonom sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (pasal 14 ayat 1e) adalah kewenangan menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Selain berkorelasi positif terhadap status ekonomi penduduk, tingkat pendidikan juga berkorelasi positif terhadap menurunnya laju pertumbuhan dan derajat kesehatan penduduk. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (educated people) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

Kabupaten Murung Raya yang terdiri dari 10 kecamatan dan 117 desa/kelurahan dengan luas wilayah ± 23,696 Km² (15,43% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah) dan berpenduduk sekitar 109.537 jiwa, menempatkan bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Murung Raya termasuk program SMP Satu Atap.

Selama ini, partisipasi anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan masih rendah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain masalah ekonomi wilayah yang menjadi pendorong tak tertanganinya kasus-kasus putus sekolah, kendala teknis yang bersifat mikro juga menjadi penyebab terhentinya anak bersekolah. Kondisi geografis dengan rentang kendali yang relatif jauh dari desa ke ibukota kecamatan menjadi faktor penghambat dalam pembangunan pendidikan di kabupaten dengan julukan Tana Malai Tolung Lingu ini. Di wilayah-wilayah yang secara geografis sangat luas dan aksesnya terbatas, seperti wilayah-wilayah pedalaman kondisi transportasi memang sulit dan memakan biaya besar untuk mencapai sekolah yang berjarak puluhan kilometer tentu bukan perkara mudah. (bersambung)